
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jejakkasusnusantara.com|19.11.2026. Demak — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui DPRD Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu ditetapkan pada Jumat, 13 November 2026, dalam Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Zayinul Fatta, S.E., yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa Raperda APBD 2027 telah melalui proses penyelarasan di tingkat komisi serta pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Hasil rapat tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan. Pembahasan dilakukan agar APBD Demak tahun 2027 tetap sinkron dengan program pemerintah pusat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Demak,” kata Zayinul Fatta.
Bupati Demak Eistianah menekankan pentingnya pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Ia mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran agar tidak menunda realisasi kegiatan hingga akhir tahun.
“Seluruh program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga kualitas dan target pembangunan dapat tercapai, serta serapan anggaran dapat berjalan optimal,” ujar Bupati Eistianah dalam pidatonya.
Raperda yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sebelum resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Demak melanjutkan pembahasan empat Raperda non-APBD dalam Rapat Paripurna ke-40 dan ke-41. Dua Raperda merupakan usulan Bupati Demak, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2026–2046 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dua Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Raperda tentang Inovasi Daerah.
Persetujuan APBD 2027 menjadi landasan penting bagi arah pembangunan Kabupaten Demak ke depan. Namun, keberhasilan sesungguhnya tidak berhenti pada pengesahan dokumen. Tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Apakah program-program yang telah disahkan akan dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal tahun, atau kembali menumpuk di akhir periode seperti yang kerap terjadi? Jawabannya kini berada di tangan para pengguna anggaran, disertai pengawasan ketat dari DPRD dan partisipasi masyarakat.
Redaksi/Andhi