![]() |
| Lokasi Pembangunan rabat beton desa Sumberejo Kecamatan Gunungwungkal |
jejakkasusnusantara.com | 19.11.2026. Pati – Dugaan praktik pembangunan infrastruktur yang tidak transparan kembali mencuat di Kabupaten Pati. Sebuah proyek pembangunan rabat beton di Jalan Raya Gunungwungkal, Dusun Golong, Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, menjadi sorotan tajam.
Proyek yang fisiknya tampak baru selesai dikerjakan ini dinilai janggal lantaran tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek (reklame proyek). Ketiadaan papan nama ini tidak hanya mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, tetapi juga memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut adalah "proyek siluman" dengan sumber anggaran yang tidak jelas.
Pantauan: Proyek Baru, Tapi "Gelap"
Berdasarkan pantauan media di lokasi pada Kamis, 19 November 2026, kondisi fisik rabat beton terlihat masih segar dan basah, menandakan pengerjaan baru saja rampung. Jalanan tersebut saat ini masih ditutup dan belum dibuka untuk akses kendaraan umum.
Namun, di sepanjang lokasi proyek yang membentang di jalan raya tersebut, tidak ditemukan satu pun papan informasi yang memuat detail kegiatan. Mulai dari sumber anggaran (APBD, Dana Desa, atau bantuan provinsi), nilai kontrak, volume pekerjaan, hingga identitas pelaksana dan pengawas, semuanya nihil.
Kondisi "gelap" informasi ini seketika memancing tanda tanya besar di tengah masyarakat. Tanpa adanya papan informasi, publik tidak memiliki akses untuk mengawasi apakah spesifikasi material yang digunakan sudah sesuai dengan standar teknis, atau justru mengindikasikan rendahnya mutu dan akuntabilitas pengerjaan.
Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik
Ketidakhadiran papan informasi dalam setiap proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara—baik itu APBN, APBD, maupun Dana Desa—merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.
Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang tersebut mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai anggaran dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
"Setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang rakyat wajib hukumnya untuk dilengkapi papan nama di lokasi. Ini adalah hak masyarakat untuk tahu dan mengawasi," ujar pengamat hukum tata negara setempat menanggapi temuan ini.
Ketiadaan papan informasi di Desa Sumberejo ini mengindikasikan adanya upaya pembiaran atau ketidaktahuan perangkat desa terhadap regulasi, atau lebih buruk lagi, adanya kesengajaan untuk menyembunyikan sumber dana proyek dari pengawasan publik.
Dugaan Keterlibatan Oknum Perangkat Desa
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga dikerjakan secara swakelola atau ditangani langsung oleh oknum perangkat desa.
Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa pengerjaan proyek tersebut diawasi dan dijalankan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik setempat yang berinisial N.
"Niki bangunan enggal mas, nembe niki mawon. Teseh ditutup dereng dibuka, dadose geh dereng wonten seng lewat. Seng garap Pak Carik Nur mas," ungkap warga tersebut menggunakan Bahasa Jawa kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Keterlibatan langsung oknum perangkat desa dalam teknis pengerjaan proyek, ditambah dengan ketiadaan papan informasi, menjadi indikasi kuat adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan yang perlu diusut tuntas.
Desak Pengusutan Tuntas
Menanggapi hal ini, masyarakat Desa Sumberejo dan pengamat anggaran desa mendesak Pemerintah Kecamatan Gunungwungkal serta Inspektorat Kabupaten Pati untuk segera turun tangan.
Masyarakat menuntut kejelasan mengenai :
1. Dari mana sumber anggaran proyek tersebut diambil?
2. Berapa nilai realisasi anggaran yang dikeluarkan?
3. Apakah pengerjaan oleh oknum perangkat desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang melarang perangkat desa menjadi pelaksana konstruksi secara langsung?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kepala Desa Sumberejo maupun pihak terkait mengenai dugaan proyek tanpa papan informasi ini. Media akan terus memantau perkembangan kasus ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
(Tim Redaksi)
