Lokasi Berdekatan SPBU & Limbah Diduga Cemari Sawah, SPPG Kalibagor Kebumen Disorot Publik

Foto lokasi Dapur SPPG 

Kebumen,jejakkaausnusantara.com – Fasilitas dapur umum penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik Yayasan Tradha Rajasa Nagara di Jalan Kutoarjo KM 7, Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena lokasinya yang kontroversial, tetapi juga karena keluhan serius dari petani sekitar yang merasa dirugikan sejak dapur itu beroperasi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini berdiri di atas tanah bengkok desa dan berada dalam satu area dengan pompa bensin berregistrasi 43.542.13. Posisi ini memicu pertanyaan besar: apakah fasilitas pengolahan makanan yang seharusnya steril dan aman justru dibangun di lokasi yang berisiko pencemaran dan bahaya kebakaran?

Lebih dari itu, petani setempat mengeluhkan limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) fasilitas tersebut. Mereka menduga air buangan mencemari saluran irigasi sawah di sekitarnya. Pantauan langsung di lapangan menunjukkan air di saluran belakang gedung SPPG tampak keruh, berbau tidak sedap, dan menimbulkan rasa gatal.

AN, petani yang lahannya berbatasan langsung dengan lokasi, menceritakan dampak yang ia rasakan sejak SPPG beroperasi.

“Sejak ada SPPG ini, air sawah jadi gatal-gatal dan bau menyengat seperti bangkai. Kalau air itu menyiram tanaman padi, padinya menguning dan tidak subur,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Ia mengaku hasil panennya turun drastis, bahkan sempat mengalami gagal panen. Namun sebagai “orang kecil”, AN mengaku tidak berani menuntut langsung kepada pihak yayasan.

“Saya hanya orang kecil, tidak berani protes. Tapi saya berharap ada pihak berwenang yang mau memeriksa kondisi air ini,” tegasnya.

Perlu digarisbawahi: penyebab pasti perubahan kualitas air dan gagal panen masih memerlukan pembuktian ilmiah melalui uji laboratorium resmi. Belum bisa dipastikan apakah bersumber dari limbah SPPG atau faktor lingkungan lainnya. Namun keluhan warga yang nyata di lapangan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Selain isu limbah, keberadaan dapur umum yang berdekatan atau bahkan satu lokasi dengan pompa bensin menimbulkan pertanyaan serius soal kepatuhan regulasi. Pedoman Badan Gizi Nasional (BGN) dan standar keamanan pangan mensyaratkan fasilitas pengolahan makanan wajib terbebas dari sumber pencemaran, debu, asap, dan bahan kimia. Sementara peraturan Kementerian ESDM tentang keselamatan Migas mensyaratkan batas jarak aman antara bangunan umum dengan tangki penyimpanan dan dispenser bahan bakar guna mencegah risiko kebakaran dan kontaminasi emisi.

Kepala Desa Kalibagor, Edi Kuatno, membenarkan bahwa lokasi SPPG berada di atas tanah bengkok desa. Namun ia mengaku tidak mengetahui detail kelengkapan dokumen perizinan.

“Lokasi tersebut memang di tanah bengkok. Terkait perizinan usaha, izin lingkungan, atau persetujuan dari BGN dan Dinas Kesehatan, saya tidak tahu. Saya hanya tahu status tanahnya adalah tanah desa,” akunya.

Keterangan ini semakin memperkuat dugaan adanya celah dalam pengawasan pemanfaatan aset desa. Transparansi dan audit dari pihak kecamatan serta inspektorat daerah menjadi mendesak.

Upaya klarifikasi pun dilakukan. Tim media mendatangi kantor SPPG Yayasan Tradha Rajasa Nagara. Seorang staf meminta menunggu di ruang tamu dengan janji akan dipertemukan dengan manajer. Namun setelah menunggu hampir 30 menit, tidak ada satupun perwakilan manajemen atau penanggung jawab yang muncul memberikan tanggapan atas dugaan pelanggaran lokasi maupun keluhan limbah.

Sikap diam ini justru memperbesar pertanyaan publik.

Atas temuan di lapangan dan keluhan warga, instansi berwenang diharapkan segera bergerak konkret:

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan — melakukan inspeksi mendadak terkait standar higiene, sanitasi, dan kelayakan zonasi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kebumen — mengambil sampel air irigasi untuk uji laboratorium guna memvalidasi dugaan pencemaran.

DPMPTSP dan Satpol PP — memeriksa kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta izin operasional di atas tanah bengkok.

Dinas Pertanian — melakukan kajian agronomis terkait penyebab gagal panen di sekitar lokasi.

Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan formal.

Redaksi terbuka terhadap hak jawab, klarifikasi resmi, maupun dokumen perizinan dari pihak Yayasan Tradha Rajasa Nagara maupun manajemen SPPG untuk meluruskan dugaan yang beredar di masyarakat.

Seluruh temuan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan pelanggaran zonasi dalam berita ini berstatus sebagai dugaan awal yang memerlukan pembuktian melalui uji laboratorium resmi dan audit dari instansi berwenang.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta terbuka terhadap hak jawab dan hak koreksi dari pihak-pihak yang namanya disebut, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Laporan : Redaksi/SND. 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama